Mengembalikan Identitas Kabupaten Gowa-Sulawesi Selatan melalui Pengembangan Kawasan

Kabupaten Gowa-Sulawesi Selatan merupakan salah satu lokasi baru tahun 2012 dalam kegiatan Pelatihan Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) Kementerian Dalam Negeri.  Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 September 2012 di Hotel Celebes Indah, Makassar diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari aparat desa, kader pemberdayaan masyarakat, dan tokoh masyarakat dari lima desa di Kecamatan Tombolo Pao yaitu: Desa Tonasa, Erelembang, Pao, Bola Romang, dan Kanreapia.
Tim Fasilitator dari PSP3-IPB,  M.Syafar Supardjan, M.Kesos dan Nasyi’ah Prasetyaningsih, SP memfasilitasi pembentukan kawasan yang disepakti bersama, yaitu : Kawasan Agrowisata Sayur Mayur dan Markisa didukung Ternak Sapi.  Dari penetapan kawasan tersebut, peserta pelatihan merumuskan bersama Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang dipaparkan oleh perwakilan peserta pada Rapat Koordinasi SKPD Kabupaten Gowa yang dihadiri oleh 36 orang SKPD sebagai rangkaian dari kegiatan pelatihan.  Program-program untuk mendukung pengembangan kawasan agrowisata langsung mendapat respon dan masukan dari SKPD terkait.  Salah satunya adalah program yang dirancang untuk menghidupkan kembali identitas Kabupaten Gowa sebagai sentra penghasil markisa di Sulawesi Selatan.  Program tersebut lahir dari fenomena semakin berkurangnya lahan perkebunan markisa karena petani banyak beralih ke tamanan sayuran.  Konversi tersebut didorong oleh harga markisa yang relatif tidak stabil dan cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir.  Senada dengan paparan perwakilan peserta pelatihan,  SKPD yang hadir membenarkan kondisi tersebut dan menjelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi markisa di Kabupaten Gowa.  Melalui  Rapat Koordinasi SKPD merupakan media komunikasi untuk mensinergiskan rencana pengembangan kawasan dengan kebijakan pemerintah daerah.

 http://psp3.ipb.ac.id

Memfasilitasi Masyarakat Kabupaten Kubu Raya, Membangun Desa Melalui Pendekatan Kawasan

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat (Dirjen PMD) dan Desa-Kementerian Dalam Negeri bersama Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor (PSP3 IPB) bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, pada 17-20  September 2012 memfasilitasi masyarakat di enam desa Kecamatan Rasau Jaya menyusun rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM).  Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Ir Lala M. Kolopaking, MS (Kepala PSP3 IPB),  kegiatan ini diselenggarakan dalam kerangka gagasan percepatan upaya masyarakat membangun desa dengan landasan Permendagri  No. 51 Tahun 2007 tentang PKPBM.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atas nama Bupati Kabupaten Kubu Raya pada 17 September 2012.  Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan partisipatif selama dua hari  yang diikuti oleh 40 orang yang terdiri dari kepala-kepala dan sekertaris-sekertaris desa, pengurus BPD, pengurus PKK, kader-kader pemberdayaan desa dari Desa Rasau Jaya Satu, Desa Rasau Jaya Dua, Desa Rasau Jaya Tiga, Desa Rasau Jaya Umum, Desa Pematang Tujuh, dan Desa Bintang Mas di Kecamatan Rasau Jaya.  Tujuan pelatihan ini untuk memfasilitasi peserta agar mau dan mampu membangun kawasan perdesaan produktif berbasis masyarakat.  Ada tiga hal yang digagas dalam hal ini, yaitu : (1) menemukan bentuk penguatan kapasitas masyarakat untuk membangun kawasan perdesaan secara partisipatif, (2) melakukan dialog partisipatif tentang tata ruang desa, dan (3) menemukan bentuk upaya kerjasama terpadu antar desa. 
Pada 19 september 2012, masyarakat enam desa tersebut menyampaikan usulan pengembangan kawasan Agrowisata Organik Pastoral di Kecamatan Kubu Raya dihadapan SKPD terkait di Kabupaten Kubu Raya.  Diharapkan melalui acara dialog ini usulan masyarakat dari enam desa yang mengusungkan gagasan tersebut disokong oleh SKPD-SKPD terkait.  Kegiatan ini difasilitasi oleh Dr.Ir Ninuk Purwaningsih, Msi dari PSP3 IPB.
Kemudian, Tim Fasilitator dari Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini dipimpin oleh Ir. Prawitaningrum, M.Si dan Tim PSP3 IPB berkunjung ke beberapa desa lokasi yang ikut dalam kegiatan ini pada tanggal 20 September 2012.

http://psp3.ipb.ac.id

Pelatihan PKPBM Tahap 1 di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara

Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pengembangan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) tahap I di Kabupaten Kolaka – Sulawesi Tenggara. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 14 September 2012 di Hotel Sutan Raja – Kolaka ini merupakan kegiatan dalam memfasilitasi keberdayaan masyarakat berbasis optimalisasi potensi wilayah dalam proses pembangunan kawasan. Tim Fasilitator dari PSP3 dan PMD memfasilitasi 39 orang peserta yang terdiri dari unsur aparatur desa dan tokoh masyarakat Kecamatan Tanggetada – Kolaka. Proses fasilitasi dilakukan melalui metode PRA yang menghasilkan pembentukan kawasan berdasarkan kesepakatan di tingkat peserta, yaitu : Kawasan Minapolitan didukung Agrohortikultur Padi Sawah dan Lada. Dari penetapan kawasan tersebut, peserta merumuskan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang disinergiskan dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda) sebagai imlementasi pembangunan kawasan.
Dalam rangkaian acara PKPBM dilakukan rapat koordinasi SKPD Kabupaten Kolaka. Rapat ini membahas rumusan hasil pelatihan yang dipaparkan langsung oleh perwakilan peserta (Andi Mukhlis dan Zaenal Hasan) di hadapan para SKPD, yaitu potensi, permasalahan dan RKTL kawasan. Dalam Rapat ini diawali dengan pemaparan dari moderator, yaitu Dr. Sofyan Sjaf (PSP3 IPB) tentang ide dasar, kebijakan, dan proses pelaksanaan PKPBM sebagai pengantar diskusi dalam rapat evaluasi RKTL, tujuannya yaitu dalam rangka memperoleh tanggapan dari SKPD sebagai upaya mensinergiskan dengan program sektor terkait, antar sektor, dan lintas sektor sehingga menghasilkan penajaman RKTL yang sesuai dengan kebijakan daerah. Moderator memberikan kesempatan bagi perwakilan peserta memaparkan hasil-hasil pelatihan kemudian SKPD memberikan respon terhadap bahan pemaparan tersebut antara lain: Dinas Pertanian, Hortikultura dan Peternakan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan,Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan sebagainya.
SKPD menilai bahwa identifikasi potensi dan permasalahan yang dirumuskan peserta sudah sesuai dengan kebijakan daerah, yaitu : perikanan dan pertanian dalam arti luas. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan pengembangan pertanian, misalnya : padi sawah perlu ada pencetakan sawah-sawah baru yang dianggarkan oleh pemerintah pusat, namun ada syarat-syarat teknis yang perlu dipenuhi. Kemudian lahan-lahan yang ada di kawasan bisa dikembangkan tanaman palawija, untuk peternakan bisa dikembangkan penggemukan sapi yang tidak hanya digembalakan. Kemudian juga tanaman buah-buahan perlu juga dikembangkan, yaitu : durian yang perlu dikembangkan ke desa-desa lain.
Pengembangan sektor perikanan diupayakan fokus pada rumput laut, keramba, ikan, teripang dikembangkan lebih besar lagi. Ini membutuhkan perhatian semua sektor. Kemudian kepiting dan kerapu juga sangat bagus, Penguatan kapasitas perlu studi banding di kecamatan Bolo – Kolaka, mungkin ini bisa arena belajar disana. Berbagai respon dan masukan lainnya dari SKPD dijadikan bahan perbaikan oleh para peserta dalam mencapai sinergitas program dengan pemerintah daerah.

http://psp3.ipb.ac.id 

Kajian Penentuan Lahan Pangan dan Lahan Cadangan dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan di Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara telah berkembang dengan cepat,  baik dari sisi pertumbuhan penduduk, ekonomi maupun infrastruktur.   Berdasarkan data BPS terakhir, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor cukup tinggi yaitu sekitar 3,13 %  untuk tahun 2010-2011.  Konsekuensinya laju pertumbuhan perumahan juga menjadi tinggi. Dan hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan yang lajunya sangat cepat. Alih fungsi lahan ini menyebabkan berkurangnya lahan sawah dan berdampak kepada semakin rentannya ketahanan pangan di Kabupaten Bogor.  Bahkan dalam waktu dua tahun  (2009-2010), di Kabupaten Bogor telah terjadi alih fungsi lahan seluas ± 482,32 ha atau  laju alih fungsi lahan sekitar 241 Ha/tahun.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor menggandeng Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3-IPB) untuk melakukan kajian. Tujuan kajian ini secara umum untuk melakukan verifikasi mengenai kebenaran/keabsahan data  luasan lahan pertanian (sawah) di Kabupaten Bogor.  Secara khusus tujuan dari kajian ini meliputi: 1) Menentukan luas lahan pangan dan luas lahan cadangan; 2) Memetakan persepsi masyarakat terhadap lahan pertanian; 3) Memetakan kebutuhan masyarakan akan lahan pertanian, dan; 4) Memberikan masukan secara akademis dalam rancangan Peraturan Bupati mengenai Penetapan Lahan Pangan dan Lahan Cadangan Pangan.
Output kajian ini meliputi: 1) Peta luas lahan pangan dan luas lahan cadangan secara aktual sesuai UU.No 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 2) Data persepsi masyarakat mengenai lahan pertanian pangan; 3) Data kebutuhan masyarakat terhadap lahan pertanian, dan 4) Dokumen rekomendasi/masukan untuk rancangan Peraturan Bupati mengenai Penetapan Lahan Pangan dan Lahan Cadangan Pangan.
Kajian yang direncanakan terlakasana dalam jangka waktu empat bulan ini ditargetkan selesai pada akhir september 2012. Hasilnya diharapkan bisa segera ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan di Kabupaten Bogor untuk bisa melindungi lahan sawah yang menjadi harapan keberlanjutan produksi pangan di Kabupaten Bogor.

http://psp3.ipb.ac.id

Kunjungan Lapang ke Desa Bahoi dalam Rangka Kajian Dampak PNPM Green

Dalam rangka kajian National Program for Community Empowerment in Rural Areas (PNPM Rural) : A Qualitative Assessment of the Spillover Effects of PNPM-Green Pilot in Indonesia, Tim PSP3-IPB berkesempatan mengunjungi Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.  Tim yang terdiri dari Bapak Prabowo Tjitropranoto, Ph.D (Expertise in Evaluation Program and Communication Development) dan Nasyi’ah Prasetyaningsih, SP (Research Assistant) melakukan kajian mengenai dampak kegiatan Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Desa Bahoi terhadap masyarakat non penerima program (non beneficiaries) pilot PNPM Green.  Kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 24 Juni-30 Juni 2012.
Bahoi merupakan salah satu desa yang menjadi lokasi pilot PNPM Green yang sekarang dikenal sebagai desa Ekowisata. Pencanangan sebagai desa ekowisata ini tidak lepas dari berhasilnya masyarakat Desa Bahoi menjaga, mengelola dan mengawasi Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang sudah ada semenjak tahun 2003 sebagai bagian dari kegiatan CRMP (Coastal Resources Management Project).
Tahun 2008 melalui dana bantuan dari PNPM Green, pengelolaan DPL di Desa Bahoi semakin berkembang.  Sejak ditetapkan sebagai DPL secara perlahan perilaku masyarakat dalam menangkap ikan pun mengalami perubahan.  Jika sebelumnya mereka menangkap ikan menggunakan cara-cara yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan bom dan racun, maka sekarang ini mereka menangkap ikan menggunakan jaring, pancing ataupun bagan apung.  Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir dan kesadaran untuk menjaga lingkungan khususnya wilayah laut mengantarkan Desa Bahoi meraih penghargaan sebagai juara II lomba Adi Bakti Mina Bahari Tingkat Nasional tahun 2012.

http://psp3.ipb.ac.id 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan: Kajian Kualitatif Pengaruh Rembesan Program PNPM LMP Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan – Institut Pertanian Bogor

Untuk mencapai tujuan pembangunan, pemerintah telah membuat berbagai program termasuk di dalamnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan telah dimulai sejak tahun 2007. Program ini merupakan kalanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagaimana dipublikasikan dalam website World Bank1, merupakan program nasional pemerintah Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, memperkuat kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan. PPK dimulai tahun 1998 pada saat terjadi pergolakan politik dan krisis keuangan yang luar biasa, PPK berjalan sampai tahun 2009. Semua kegiatan PPK memungkinkan masyarakat untuk memilih sendiri kegiatan yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Mengikuti kesuksesan PPK, pemerintah melanjutkan dengan PNPM-Perdesaan untuk membantu meningkatkan kehidupan masyarakat perdesaan. Prinsip-prinsip dalam PNPM-Perdesaan sama dengan PPK. PNPM-Perdesaan mempunyai berbagai tipe kegiatan, dan salah satunya adalah PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP). PNPM-LMP merupakan program pilot yang didesain untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Secara operasional, pendekatan yang digunakan dalam PNPM-LMP sama dengan PNPM-Perdesaan yaitu community-driven development (CDD). PNPM-LMP berbeda dengan PNPM Perdesaan dalam hal lokasi yang ditetapkan, yaitu di 8 provinsi yang terdiri dari 78 kecamatan dan 27 kabupaten. Provinsi yang dimaksud adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.
Dengan bantuan hibah luar negeri untuk 3 siklus (2008, 2009, dan 2010), masyarakat yang berpartisipasi sudah mengembangkan lebih dari 1,600 sub proyek lingkungan dengan total dana sebesar USD 15,5 juta (TOR on Spillover Effects WB, 2012 dan http://go.worldbank.org/1X09Y4N3V0). Selama implementasi PNPM-LMP dari tahun 2008 sampai 2011, monitoring dan evaluasi proyek telah dilakukan oleh World Bank melalui beberapa lembaga. Untuk menilai pengaruh dari PNPM-LMP pada masyarakat yang lebih luas, penilaian tidak hanya dilakukan pada penerima manfaat program (beneficiaries) tapi juga pada non penerima manfaat program (non beneficiaries). Selain itu penilaian pengaruh dari PNPM-LMP terhadap PNPM-Perdesaan juga diperlukan untuk mengetahui apakah PNPM-LMP berpengaruh atau tidak terhadap PNPM-Perdesaan. Dari penilaian tersebut, akan bisa dianalisa faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan proyek dalam konteks pengelolaan sumber daya alam (Natural Resouces Management), peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat terhadap konservasi lingkungan, termasuk peningkatan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam (Income Generate Activity) .
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai pengaruh rembesan dari PNPM-LMP di lokasi pilot terhadap masyarakat non penerima manfaat program (non beneficiaries) di desa target dan desa sekitarnya di level desa dan kecamatan; dan menilai pengaruh PNPM-LMP terhadap PNPM-Pedesaan. Hasil penelitian akan berkontribusi terhadap penilaian secara menyeluruh mengenai dampak program pilot PNPM-LMP dan potensinya untuk bisa direplikasi di daerah lain.
Penelitian dilakukan di tingkat desa yang menjadi lokasi program pilot PNPM-LMP. Dari 8 provinsi, dipilih lokasi yang mewakili keragaman sub proyek untuk setiap kategori termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya alam (natural resouces management -NRM), konservasi lingkugan, energi terbarukan, dan peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2008 di Sulawesi dan tahun 2010 di Sumatra.
Penelitian difokuskan pada tujuan implementasi PNPM-LMP, keberlanjutan program dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam dan efektifitas PNPM-LMP dalam meningkatan kesadaran masyarakat non penerima manfaat program (non beneficiaries) terhadap konservasi lingkungan, peningkatan pendapatan masyarakat berbasis sumber daya alam, ekonomi, mata pencaharian, sosial, dan biofisik.
Penelitian dimulai pada bulan Mei 2012 dan saat ini ( Juli 2012) sedang dalam tahap pengumpulan data di lapangan. Penelitian diperkirakan akan rampung pada bulan Agustus 2012.

http://psp3.ipb.ac.id 

Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) Tahun Ke-2 di Kabupaten Malang

usat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) Kementerian Dalam Negeri RI menyelenggarakan kegiatan Pelatihan (FGD) Pengembangan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) tahap II di Kabupaten Malang, pada tanggal 19 – 22 Juni 2012 di Hotel Pelangi –Malang.  Kegiatan  ini merupakan kelanjutan dari pelatihan tahap I (tahun 2011) yang fokus pada kegiatan memfasilitasi keberdayaan masyarakat berbasis optimalisasi potensi wilayah dalam proses pembangunan kawasan. Tim Fasilitator terdiri dari : Dr. Lala M. Kolopaking; Ir. Yoyoh Indaryanti, MSi; M. Syafar Supardjan, SE; Umi Farida, SPt, MSi; Ariska D, MM; Agus Budiarto; memfasilitasi 40 orang peserta yang terdiri dari unsur aparatur desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Dau dan Pujon – Malang. Proses fasilitasi dilakukan melalui metode PRA dan PLA yang menghasilkan pembentukan kawasan berdasarkan kesepakatan di tingkat peserta , yaitu : Kecamatan Dau ditetapkan sebagai Kawasan Agroekowisata Berbasis Susu Sapi Perah Dan Jeruk, sedangkan Kecamatan Pujon ditetapkan sebagai Kawasan Agroekowisata Berbasis Susu Sapi Perah Dan Apel. Dari penetapan kedua kawasan tersebut, peserta merumuskan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang disinergiskan dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda) sebagai imlementasi pembangunan kawasan.
Dalam rangkaian acara PKPBM dilakukan Rapat Evaluasi RKTL bersama SKPD Kabupaten Malang.  Rapat diawali dengan pemaparan Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS (Kepala PSP3) tentang ide dasar, kebijakan, dan proses pelaksanaan PKPBM sebagai pengantar diskusi.  Sebagai upaya mensinergiskan dengan program sektor terkait, antar sektor, dan lintas sektor, Rapat Evaluasi RKTL dilanjutkan dengan pemaparan hasil RKTL oleh peserta pelatihan (FGD) dari dua kawasan, yang difasilitasi oleh Ir. Yoyoh Indaryanti, M.Si.  Diskusi berlangsung sangat positif dan kondusif, dimana beberapa SKPD memberikan respon positif terhadap RKTL tersebut antara lain: Dinas Koperasi & KUKM, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Pekerjaan Umum, dan sebagainya.
Output dari pelatihan PKPBM di Kabupaten Malang telah terbentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing kawasan. Tugas TPK yaitu melaksanakan kegiatan yang telah dirumuskan bersama dalam memperlancar proses implementasi RKTL, yaitu : Pelatihan Manajemen Usaha Produktif, Studi Banding, Audiensi kepada Pemangku Kepentingan di Kab. Malang, Sosialisasi PKPBM di tingkat Internal dan Eksternal Kawasan, Pembuatan Peta Kawasan, serta Konsolidasi dan Koordinasi antar Pengurus dan Anggota TPK. Untuk memperlancar kegiatan-kegiatan tersebut, pengurus TPK diberikan dana Bantuan Langsung PKPBM (BL-PKPBM) untuk menstimulasi proses pencapaian implementasi RKTL di tingkat kawasan. Dana BL-PKPBM yang diberikan jumlahnya sebersar Rp. 75.000.000,- yang dikelola secara mandiri oleh pengurus dan anggota TPK Kab. Malang. Berikut struktur Kepengurusan TPK Kab. Malang tahun 2012 :
Ketua                   :    Hisrul Majdi (Pujon)
Sekretaris             :    Hamam Royani (Pujon)
Bendahara           :    Abdul Khanan (Dau)
Koordinator Bidang :

1. Pembuatan peta desa dalam kaawasan          :    Sugisto (Pujon)
2. Penguatan Kapasitas                                      :    Harianto (Dau)
3. Sosialisasi Dan Kerjasama                             :    H.Suyono (Dau)
4. Advokasi Kebijakan                                      :    Siamat (Dau)
5. Operasionalisasi                                             :    Anis Hidayati (Pujon)

http://psp3.ipb.ac.id